hukum perceraian di Indonesia
Hukum Perceraian di Indonesia dan Dalam Islam | Infokua.com

Hukum Perceraian di Indonesia dan Tata Cara Dalam Islam

Diposting pada

Infokua.com – Hukum Perceraian. Dalam sebuah pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang terkadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah karena suatu keadaan tertentu.

Meski ada yang mengatakan cerai dalam islam dosa? Namun tetap saja proses perceraian berjalan. Baik menimpa mereka yang baru saja menikah sebagai pasangan muda atau mereka yang sudah lama menikah.

Lalu adakah dasar hukum perceraian di Indonesia? Perceraian merupakan salah satu dari beberapa sebab putusnya hubungan perkawinan di luar sebab lain.

Yaitu dalam hal ini bisa saja kematian dan atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 Undang-Undang (UU) Perkawinan.

Adapun beberapa hal penunjang lainnya adalah sebagai berikut:

Baca: Syarat Syarat Perceraian Yang Harus Disiapkan & Prosedurnya

Saat mengajukan gugatan cerai di pengadilan, baik itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sangat disarankan pihak penggugat dan pihak tergugat dapat didampingi oleh advokat (pengacara) sebagai orang yang ahli dalam hukum.

Advokat selain dapat mendampingi para pihak yang beracara, Advokat juga akan membantu untuk menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai terkait dengan kesepakatan-kesepakatan.

Seperti harta gono gini, tunjangan hidup, hak asuh anak, dan hal-hal penting lainnya yang harus dibicarakan secara seksama.

Selain itu ada beberapa hal yang patut kita pelajari dalam proses perceraian ini, yakni, bukan sekedar tata cara perceraian dalam Islam maupun dalam persidangan di Pengadilan Agama.

Namun juga tentang dasar hukum atas terjadinya perceraian tersebut. Baik dasar hukum menurut undang undang dan tentunya dasar hukum perceraian dalam Islam.

Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

hukum perceraian di Indonesia
Hukum Perceraian di Indonesia dan Dalam Islam | Infokua.com

Indonesia sendiri telah mengatur dasar hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan undang undang tersebut, diperbolehkan atau dimungkinkan salah satu pihak baik istri maupun suami untuk melakukan gugatan perceraian.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara penganut agama Islam dan non Islam dalam soal perceraian ini.

Untuk pasangan suami istri yang beragama islam dapat bercerai dengan dimulai permohonan talak oleh suami atau dengan gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan kepada pengadilan agama.

Bedanya untuk pasangan suami istri non muslim adalah tempat pengajuan cerai yang dapat melalui pengadilan negri tanpa harus menjatuhkan talak kepada istri terlebih dahulu.

Jadi baik istri dan suami memilki hak yang sama ketika akan mengajukan gugatan.

Intinya adalah, hukum perceraian di Indonesia adalah gugatan perceraian dalam Hukum di Indonesia termasuk dalam persoalan hukum perkara perdata.

Nantinya proses perceraian dan pengaduannya diawali dari adanya gugatan dari pengguat.

Pasal & UU Yang Mengatur Perceraian di Indonesia

Hal ini didasarkan pada Pasal 118 ayat 1. HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan.

Dalam hal ini gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg).

Dan dalam hal ini juga, proses perceraian dan gugatan perceraian dalam konteks hukum perceraian di Indonesia seperti yang telah diulas di atas memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus mengatur perceraian pasangan muslim. Hal ini juga atas dasar UU dan peraturan yang didalamnya ada 3 jenis gugatan perceraian. Seperti:

  1. Gugat talak seorang suami Muslim kepada istri yang Muslim melalui Pengadilan Agama
  2. Gugat cerai seorang istri Muslim kepada suami yang Muslim melalui Pengadilan Agama
  3. Gugat cerai seorang suami/istri Non Muslim kepada pasangannya melalui Pengadilan Negeri.

Gugatan perceraian ini dinyatakan secara resmi ketika disampaikannya surat pemberitahuan atau surat gugatan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Adapun dari isi atau materi gugatan terdiri atas beberapa hal-hal berikut ini, di antaranya:

1. Identitas Para Pihak

Identitas ini berlaku bagi para penggugat maupun si tergugat, dan identitas harus tertulis dengan jelas (persona standi in judicio).

Isinya adalah, terdiri dari identitas suami dan istri (beserta bin/binti), umur, tempat tinggal.

Untuk pasangan muslim yang akan bercerai aturan ini tercantum dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Identitas para pihak penggugat dan tergugat ini nantinya harus disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan, dan status kewarganegaraan.

Jadi agamanya apa, pekerjaanya apa, dan statu kewarganegaraan WNI/WNA juga ditulis dengan jelas.

2. Posita (Dasar atau Alasan Gugat)

Posita juga menjadi bagian penting dalam isi atau materi gugatan. Posita atau dasar yang akan dijadikan alasan gugat cerai ini diistilahkan dengan Fundamentum Petendi.

Maksudnya, berisi tentang keterangan-keterangan berupa kronologi (urutan peristiwa) sejak mulai perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: kelahiran anak-anak).

Sampai pada munculnya ketidakharmonisan yang mendorong pada langkah perceraian. Keterangan itulah yang kemudian akan diikuti uraian alasan lainnya yang akan menjadi dasar tuntutan atau petitum.

Berikut ini contoh posita atau dasar atau alasan gugat cerai di Pengadilan Agama:

  • Bahwa pada tanggal ……. telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat ……..;
  • Bahwa dari perkawinan itu telah lahir …… (jumlah) anak bernama ……., lahir di ……. pada tanggal ….;
  • Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang menimbulkan pertengkaran sebagai berikut ……..;
  • Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian; dan seterusnya.

3. Petitum (Tuntutan Hukum)

Selanjutnya ada petitum. Petitum merupakan tuntutan yang diminta oleh pihak penggugat agar dikabulkan Hakim. Bentuk tuntutan Gugatan Provisional.

Dalam hal ini, sebelum adanya putusan akhir yang dijatuhkan hakim, maka tuntutan dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera.

Hal ini sesuai Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beirkut contoh gugatan Provisional yang bisa kita pelajari:

  1. memberi izin ke istri untuk tinggal terpisah dengan suami;
  2. izin diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri bertengkar tinggal satu rumah;
  3. menentukan biaya hidup atau nafkah istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan suami;
  4. menentukan hal-hal yang menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
  5. menentukan sesuatu hal untuk terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (atau harta gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.

Syarat Perceraian

syarat perceraian
Ini syarat syarat perceraian yang harus disiapkan | Infokua.com

Adapun syarat syarat perceraian yang harus dipersiapkan sebagai dokumen gugatan cerai di Pengadilan Agama adalah menjadi salah satu bagian penting untuk segera selesainya proses perceraian.

Karena berapa lama proses perceraian terjadi itu juga terpenuhi syarat syarat untuk proses perceraian di pengadilan. Untuk itu, dalam hal ini penggugat harus mempersiapkannya dengan baik.

Meskipun memang, perceraian dalam Islam yang akan kita bahas setelah ini, bisa saja mengakui perceraian yang dilakukan suaminya yang melakukan talak 3 melalui SMS kepada istrinya.

Yang mengartikan lelaki tersebut menceraikan istrinya. Secara hukum agama Islam, hal yang dilakukan oleh lelaki tersebut sebagai seorang suami dibenarkan untuk dapat melakukan gugat talak.

Kendati demikian, yang dilakukan lelaki tersebut belum mengacu ketetapan hukum Negara Indonesia yang kita bahas sebelumnya, yakni mengenai dasar hukum perceraian di Indonesia.

Hukum di Indonesia terkait perceraian ini ada tata cara yang telah diatur. Termasuk dalam penjatuhan talak dengan cara di luar pengadilan. Jika dilaukan lewat SMS, atau lisan tanpa pengadilan ini masih belum diputuskan secara hukum. Tapi sah dalam agama.

Baca Juga: Syarat Pengajuan Cerai : Suami – Istri & Biaya Gugatannya

Namun, yang harus diketahui adalah bahwasannya hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada aturan talak di bawah tangan.

Mari simak pengertian Talak menurut Pasal 117 KHI. Bahwasannya, ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Nah di dalam Pasal 117 KHI tersebut menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”

Jadi, perceraian seorang muslim selain mengacu perceraian dengan gugat talak secara agama, sebaiknya mengajukan gugat talak dahulu dengan kirimkan surat pemberitahuan ke Pengadilan Agama di wilayah domisili akan bercerai.

Namun, jika ia berdomisili di luar negeri, maka, dapat memberikan surat pemberitahuan di wilayah istri berdomisili. Begitu juga ketika berada di luar kota, kabupaten, dan provinsi.

Jika keduanya berdomisili di luar negara, suami dapat mengirim surat pemberitahuan di wilayah tempat keduanya dahulu menikah di Indonesia.

Dalam proses pengajuan gugat cerai/talak ini ada syarat administrasi umum yang harus diselesaikan pengguggat, di antaranya adalah:

  1. surat nikah asli;
  2. fotokopi surat nikah 2 lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisasi;
  3. fotokopi kartu tanda penduduk/KTP terbaru penggugat;
  4. fotokopi kartu keluarga atau KK;
  5. surat gugatan cerai sebanyak tujuh rangkap;
  6. panjar biaya perkara.

Syarat Khusus Perceraian

Adapun syarat khusus perceraian yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

  1. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma);
  2. surat izin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  3. duplikat akta nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA);
  4. fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai, jika disertai gugatan hak asuh anak.

Catatan dalam hal ini ketika tidak bisa berproses acara persidangan, dikarenakan sakit parah atau pengggugat di luar negeri selama persidangan, maka, penggugat dapat mewakilkan melalui jasa advokat dengan surat kuasa insidentil.

Beberapa hal yang harus disiapkan juga adalah terkait gugatan harta bersama, seperti :

  • bukti-bukti kepemilikan, sertifikat tanah (apabila atas nama penggugat/pemohon),
  • BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor,
  • kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain atas nama penggugat.

Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam

Hukum Perceraian Dalam Islam
Hukum Perceraian Dalam Islam – Infokua.com

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah mengatur segala sesuatu dalam al Quran. Tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, Islam juga turut memberi aturan pada manusia dalam kehidupannya bersosialisasi mengingat manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain.

Bahkan, al Quran juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika dalam menjalani ikatan suami istri terdapat masalah dan ujian yang sulit untuk diselesaikan.

Islam memang menghalalkan perceraian, tapi ingat Allah sangat membenci perceraian. Dengan demikian, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar yang dapat diambil.

Dalam surat al Baqarah ayat 227 Allah berfirman;

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” 

Ayat tentang hukum perceraian ini kemudian berlanjut pada surat al Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Masha Allah.

Sebagaimana dalam surat Al-baqarah yang telah disebutkan di atas, diterangkan mengenai aturan-aturan hukum talak, masa iddah bagi istri, hingga aturan bagi wanita yang sedang dalam masa iddahnya.

Jika kita mencoba pahami ayat-ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa agama Islam memberi aturan yang sangat lengkap tentang hukum perceraian.

Tentu saja aturan-aturan ini tetap memperhatikan kemaslahatan pihak suami dan istri dan mencegah adanya kerugian di salah satu pihak.

Kemudian bagaimana jika istri meminta cerai dalam islam? Berikut penjelasannya:

Hukum Istri Minta Cerai Dalam Islam

Seorang istri dapat menggugat suami hanya dengan diikuti alasan yang jelas dan tentunya tidak dengan paksaan dari pihak manapun.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa barang siapa istri yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas maka Allah sangat membencinya.

“Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.”

(Hadist Riwayat Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud)

Syarat Cerai dalam Islam

  • Adanya Ucapan Talak dari Suami Kepada Istri

Dalam islam talak merupakan titik penting perceraian antara suami dan istri . Talak berasal dari bahasa arab atau yang biasa disebut thalaq berasal  yang diambil dari kata thalaqa-yuthliqu-thalaqan yang memiliki arti yang sama dengan kata thaliq yang bermakna al irsal atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan.

Perceraian dalam islam diawali dengan jatuhnya talak oleh suami kepada istri. Setelah talak dijatuhkan maka suami telah memutuskan ikatan suami dengan istrinya.

Namun di Indonesia hal ini harus dilanjutkan dengan proses persidangan.

  • Tidak Diucapkan Dalam Keadaan Mabuk 

Utsman bin ‘Affan ra. berkata,

Semua bentuk talak berlaku, kecuali talak (cerai) yang diucapkan orang mabuk dan orang gila”

Artinya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus dalam keadaan sadar dan sehat jasmani maupun rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dengan begitu talak dapat dikatakan sah. Sebab pada dasarnya orang yang dalam kondisi mabuk sedang tidak berada dalam tingkat kesadarannya.

Oleh karenanya semua ucapan yang dikatan tidak memliki arti yang bermakna atau dalam lain kata hanya sebagai bualan saja.

Sehingga talak yang diucapkan oleh orang yang sedang mabuk tidak diterima dan tidak dianggap talak yang sah.

  • Tidak Ada Paksaan dari Pihak Manapun

Baiamanapun keadaannya perpisahan merupakan hal yang indah. Apalagi jika sudah melewati banyak kenangan bersama.

Hal ini dapat menjadi suatu ujian sangat berat bagi kedua belah pihak dengan mengambil keputusan yang besar ini.

Oleh karena itu, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah perceraian harus murni berdasarkan keputusan kedau belah pihak tanpa ada paksaan atau hasutan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Karena islam telah mengatur hal ini, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa perceraian yang dilandasi dengan paksaan akan gugur hukumnya

Sesungguhnya Allah menggugurkan (pahala atau dosa) atas umtku dalam beberapa perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa, dan dipaksa.” (HR. Ibnu Majah).

Baca Juga: Hukum Istri Mengucapkan Cerai, Ini Penjelasannya

  • Tidak Diucapkan Dalam Keadaan Marah

Sudah menjadi ssifat manusia yang memiliki emosi, apalagi jika dipercik api oleh syaiton nir rajim. Manusia dalah tempatnya dosa dan khilaf, maka jangan sekali-kali mengucapkan talak dalam keadaan marah.

Meskipun hukumnya tidak sah, tapi perkataan tersebut bisa saja menyakiti hati pasangan. Hadist yang menerangkan hal ini adalah:

“Tidak berlaku talak (cerai) ataupun memerdekakan budak dalam keadaan pikiran . Abu Dawud dan Ahmad)

  • Merupakan Keputusan yang Diambil oleh Kedua Belah Pihak

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, syarat sah cerai dalam islam adalah jika keputusan tersebut murni berdasarkan keputusan kedua belah pihak baik istri maupun suami tanpa paksaan dari pihak manapun.

Karena tidak jaranng justru yang mengompori perceraian justru datang dari pihak keluarga yang terlalu ikut andil dalam persoalan rumah tangga.

Oleh sebab itu mulailah dengan mempercayai pasangan masing-masing sehingga komunikasi yang ada akan berjalan baik.

Baca Juga: Cara Mengurus Surat Cerai, Gratis dan Bisa Buat Sendiri

Nah itulah beberapa hal penjelasan tentang hukum perceraian, baik yang ada di Indonesia, dan yang sudah dijelaskan dalam Islam serta tata cara yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Semoga informasi ini bermanfaat. Namun, jika penulis boleh bersaran, lebih baik tidak bercerai, dan mencoba untuk memperbaiki kembali hubungan yang telah terjalin.

Jikalau tidak memungkinkan, semoga bercerai dengan keadaan yang baik, dan semua berlangsung dengan baik-baik.

Terimakasih, semoga informasi hukum perceraian di Indonesia ini bermanfaat. Salam.

5 thoughts on “Hukum Perceraian di Indonesia dan Tata Cara Dalam Islam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *